Pemerintah junta Burkina Faso pada hari Jumat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Prancis, mantan penjajahnya. Langkah ini diambil dengan tuduhan bahwa Paris terus-menerus bertindak melawan kepentingan negara tersebut.

Junta militer yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim Traore, yang berkuasa sejak kudeta pada September 2022, menerapkan kebijakan repressif terhadap suara-suara kritis dan menunjukkan sikap bermusuhan terhadap pihak Barat, terutama Prancis. Dalam pernyataan yang dibacakan di televisi nasional Burkina Faso, pemerintah menginformasikan komunitas nasional dan internasional mengenai keputusan ini, yang berlaku mulai hari ini, 26 Juni 2026.

Dalam pernyataannya, junta juga menuduh Prancis memiliki “ambisi neokolonial” yang terlihat melalui dukungannya terhadap jaringan subversif dan teroris yang menyebabkan negara mereka dan kawasan Sahel berduka. Burkina Faso, seperti beberapa negara tetangga lainnya, telah menghadapi kekerasan mematikan selama satu dekade yang dilakukan oleh kelompok jihad yang terkait dengan al-Qaeda dan kelompok Negara Islam.

Menurut pernyataan tersebut, keputusan ini “hanya menyangkut kerangka kerja institusional hubungan antara kedua negara di tingkat diplomatik.” Kondisi ini mencerminkan ketegangan yang meningkat antara Burkina Faso dan Prancis, yang sebelumnya memiliki hubungan erat selama periode kolonialisme dan setelahnya.

Pemutusan hubungan ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam politik luar negeri Burkina Faso, yang semakin menjauh dari pengaruh Barat. Hal ini juga menjadi refleksi dari sentimen anti-Barat yang berkembang di kalangan beberapa negara di Afrika, di mana banyak negara berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada mantan penjajah dan mencari kemitraan yang lebih setara dengan negara-negara non-Barat.

Dalam konteks ini, keputusan Burkina Faso bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang merasakan dampak negatif dari neokolonialisme, serta menjadi sinyal bagi Prancis untuk mengevaluasi kembali pendekatannya terhadap bekas koloni. Dengan situasi keamanan yang semakin memburuk, langkah ini diharapkan dapat mengubah arah kebijakan luar negeri Burkina Faso menuju kemandirian dan stabilitas yang lebih baik.