Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, mengumumkan keadaan darurat pada Sabtu pagi setelah lebih dari enam minggu terjadi blokade jalan dan protes yang menuntut pengunduran dirinya. “Ini bukan keadaan darurat untuk membatasi kehidupan masyarakat… Ini adalah keadaan darurat untuk mengembalikan kebebasan kepada rakyat, untuk membebaskan Bolivia dari mereka yang menggunakan konflik politik untuk memblokade jalan dan merugikan masyarakat,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Paz, yang menyebut situasi ini sebagai upaya terorganisir untuk mendestabilisasi demokrasi, menambahkan bahwa keputusan untuk mengumumkan keadaan darurat diambil “setelah semua upaya dialog tidak berhasil.” Keputusan ini diambil tidak lama setelah Paz mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja utama di negara tersebut, Konfederasi Pekerja Bolivia (COB).

Krisis blokade di Bolivia dimulai pada bulan Mei setelah Paz mencabut subsidi bahan bakar yang telah ada selama dua dekade, yang menyebabkan lonjakan harga gas. Protes anti-pemerintah meningkat menjadi pemblokiran jalan di rute-rute utama di seluruh negeri, menghambat akses ke kota-kota besar Bolivia, termasuk La Paz dan tetangganya, El Alto.

Para demonstran, termasuk serikat pekerja dan kelompok yang loyal kepada mantan Presiden kiri Evo Morales, menolak reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Paz. Mereka menuntut kenaikan upah, penghapusan langkah-langkah penghematan, serta pengunduran diri Paz.

Paz, yang terpilih setelah hampir 20 tahun kekuasaan partai kiri Gerakan untuk Sosialisme (Mas) di negara Amerika Selatan itu, baru menjabat selama tujuh bulan. Ia dilantik pada November 2025 dengan janji untuk menangani krisis ekonomi terburuk yang dialami Bolivia dalam empat dekade terakhir.

Dengan keadaan darurat ini, pemerintah Bolivia berusaha untuk memulihkan ketertiban dan memastikan akses yang aman bagi masyarakat, sekaligus menghadapi tantangan besar dalam mengatasi protes yang terus berlanjut.