MANILA, Filipina — Anggota parlemen Filipina mengkritik pencapaian ekonomi pemerintah yang dinilai hanya menutupi krisis upah yang mendalam. Mereka menekankan bahwa meskipun Filipina berhasil mencapai status negara berpendapatan menengah atas menurut klasifikasi Bank Dunia, kenyataannya adalah kesenjangan kekayaan semakin melebar. Hanya segelintir konglomerat dan ‘triliuner dolar’ yang menguasai sektor minyak, air, dan infrastruktur yang meraih keuntungan besar.

Rep. Antonio Tinio dari partai ACT Teachers menyatakan, “Jutaan warga Filipina tidak merasakan apa yang dibanggakan oleh Malacañang.” Ia menyoroti bahwa banyak rakyat Filipina yang terus terjebak dalam pengangguran, upah rendah, dan kelaparan, sehingga terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri. Ia menegaskan perlunya industrialisasi nasional dan reformasi agraria untuk mengatasi masalah ini.

Sementara itu, Rep. Eli San Fernando dari partai Kamanggagawa merujuk pada laporan Gallup State of the Global Workplace 2026 yang baru dirilis, yang menunjukkan bahwa 50 persen pekerja Filipina mengalami stres berkepanjangan dalam pekerjaan mereka pada tahun 2025. Angka ini dua kali lipat dari rata-rata di Asia Tenggara yang hanya 25 persen, dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam yang hanya 13 persen.

San Fernando menyebutkan bahwa upah yang berada di bawah garis kemiskinan, bukan hanya tekanan psikologis, menjadi akar penyebab kecemasan kronis di kalangan pekerja. Menurut Gallup, 55 persen karyawan lokal saat ini mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, sementara hanya 41 persen yang merasa mampu mengendalikan kecemasan yang mereka alami.

“Pekerja kelebihan beban, kurang mendapatkan layanan publik yang memadai, dikenakan pajak berlebihan, dan yang terpenting, upah mereka sangat rendah,” kata San Fernando. Ia menambahkan bahwa krisis ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan seminar tentang ketahanan mental, tips kesehatan mental, atau kegiatan perusahaan.

Untuk mengurangi tekanan yang dihadapi oleh para pekerja, San Fernando mendesak agar RUU 8081 segera disahkan, yang bertujuan untuk menetapkan kenaikan upah minimum sebesar P200 secara nasional dan menghapuskan secara permanen tarif upah provinsi yang diskriminatif.