MANILA, Filipina — Biro Imigrasi (BI) Filipina telah menerima salinan larangan perjalanan yang dikeluarkan oleh Sandiganbayan terhadap Senator Rodante Marcoleta, mantan anggota kongres Mike Defensor, dan dua individu lainnya. Larangan ini terkait dengan keluhan dugaan korupsi dan suap yang melibatkan dana kampanye sebesar P75 juta.

Juru bicara BI, Dana Sandoval, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan salinan keputusan dari Sandiganbayan. Divisi Ketujuh Sandiganbayan telah mengabulkan permohonan dari Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap keberangkatan (PHDO) mereka.

Sandoval menjelaskan, “BI menyadari adanya PHDO ini dan akan memverifikasinya dengan otoritas yang mengeluarkan jika subjek ditemukan di pelabuhan internasional mana pun.”

Kejaksaan Agung saat ini sedang melakukan penyelidikan awal terhadap keluhan tersebut yang meliputi tuduhan korupsi, suap tidak langsung, dan pelanggaran terhadap Dekrit Presiden No. 46 yang mengatur penerimaan hadiah. Kasus ini muncul karena adanya pertanyaan terkait sumbangan kampanye Senator Marcoleta.

Keluhan tersebut berakar dari penyelidikan sebelumnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Comelec) mengenai dugaan ketidakpatuhan Marcoleta dalam melaporkan sumbangan kampanye dalam Laporan Sumbangan dan Pengeluaran (SOCE) miliknya.

Marcoleta, yang mencalonkan diri dan menduduki posisi keenam dalam pemilihan umum 2025, sebelumnya menyatakan bahwa ia tidak menerima sumbangan pemilu. Namun, dalam penyelidikan Comelec, ia mengakui telah menerima tiga sumbangan terpisah pada bulan Januari 2025 yang totalnya mencapai P75 juta untuk kampanye senatorialnya.

Berdasarkan keluhan tersebut, Defensor dilaporkan menyumbangkan P30 juta, sementara dua pengusaha, Joseph Espiritu dan Aristotle Viray, masing-masing menyumbang P25 juta dan P20 juta pada tanggal 6, 8, dan 9 Januari 2025.

Selain tidak melaporkan jumlah sumbangan tersebut dalam SOCE-nya, Marcoleta juga tidak mencantumkan P75 juta dalam laporan aset, liabilitas, dan kekayaan bersih yang diajukan ke Senat pada 30 Juni 2025.

Investigasi oleh pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Marcoleta “telah memperkaya diri secara tidak sah dengan mengorbankan publik.” Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pendanaan politik di Filipina, yang juga menjadi isu penting dalam konteks pemilihan umum di negara lain, termasuk Indonesia.