Pada Selasa, pengadilan banding Prancis memutuskan untuk mempertahankan vonis terhadap Marine Le Pen terkait penyalahgunaan dana Uni Eropa, namun mengurangi masa larangannya untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Keputusan ini secara teori membuka jalan bagi pemimpin sayap kanan tersebut untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden 2027.

Meski demikian, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun kepada Le Pen, dengan dua tahun ditangguhkan dan satu tahun dikenakan dengan alat pemantau elektronik. Kondisi ini akan menyulitkan Le Pen dalam menjalankan kampanye presiden baik secara politik maupun logistik, sehingga menimbulkan keraguan apakah dia akan tetap melanjutkan niatnya untuk meraih kursi tertinggi di Prancis.

Sebelumnya, Le Pen menyatakan keraguannya untuk menjalankan kampanye presiden sementara menjalani hukuman dengan pemantauan elektronik. Dia berpendapat bahwa kondisi tersebut akan mengganggu aktivitas kampanye dan merusak posisinya sebagai calon. Namun, hingga kini, dia belum mengonfirmasi langkah selanjutnya.

“Ketika Anda menjadi calon presiden, Anda perlu bebas bergerak sepenuhnya,” ujarnya dalam sebuah wawancara televisi minggu lalu. “Saya tidak bisa tergantung pada keputusan seorang magistrate untuk diizinkan pergi ke sebuah rapat umum.”

Le Pen dijadwalkan memberikan wawancara prime-time di TF1 pada pukul 20.00 waktu setempat, di mana dia mungkin akan mengumumkan rencana politiknya ke depan. Momen ini menjadi penting untuk disimak, mengingat posisi Le Pen yang kuat dalam politik Prancis dan bagaimana dia dapat mempengaruhi dinamika pemilihan mendatang.