MANILA, Filipina — Kepolisian Nasional Filipina (PNP) menegaskan bahwa mereka tidak menerima perintah penangkapan terhadap Senator Rodante Marcoleta terkait dengan dugaan plunder dan suap tidak langsung. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin, 22 Juni, Kepala PNP Jenderal Jose Melencio Nartatez Jr. menjelaskan bahwa penangkapan hanya akan dilakukan berdasarkan perintah pengadilan.

“Kepolisian Nasional Filipina tidak mengeluarkan arahan operasional khusus terkait Senator Marcoleta, dan kami tidak bertindak berdasarkan rumor atau informasi yang belum diverifikasi,” ungkap Nartatez. Pernyataan ini muncul setelah Marcoleta menyatakan bahwa kemungkinan ada surat perintah penangkapan yang akan segera dilayangkan terkait dengan tuduhan plunder dan suap tidak langsung.

Masalah ini berawal dari rekomendasi yang diajukan oleh Kantor Ombudsman untuk menindaklanjuti keluhan mengenai ketidakpatuhan senator dalam mengungkapkan sumbangan kampanye pada Laporan Sumbangan dan Pengeluaran yang ia ajukan. Penyelidik menemukan bahwa Marcoleta menerima total sumbangan sebesar P75 juta dari mantan anggota legislatif Mike Defensor, Joseph Varias Espiritu, dan Aristotle Viray dalam periode empat hari pada Januari 2025.

Dalam pernyataan yang sama, Nartatez juga menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla tidak mengetahui adanya surat perintah terhadap Marcoleta. “Kepolisian Nasional Filipina tetap berkomitmen untuk menjadi organisasi profesional dan apolitis, dan semua tindakan kami berdasarkan perintah hukum dari pengadilan yang berwenang, sesuai dengan hukum dan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan,” tambah Nartatez.

Kasus ini tentunya relevan bagi masyarakat Indonesia, mengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana kampanye dan akuntabilitas para pejabat publik. Ketika pemilu mendatang semakin dekat, isu-isu seperti ini perlu menjadi perhatian bagi publik agar dapat memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.